Ketua Komisi C Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Jawa Tengah (DPRD Jateng) Bambang Hariyanto Bachrudin mengatakan, penguatan ekonomi rakyat menjadi salah satu perhatian utama Bank Jateng. Dalam hal ini, sektor usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) ditempatkan sebagai prioritas utama penyaluran kredit produktif.
Akses pembiayaan bagi pelaku UMKM perlu terus diperluas melalui penyederhanaan layanan dan pengurangan berbagai hambatan administratif. Pembiayaan juga diharapkan disertai pendampingan usaha, pelatihan digitalisasi, perluasan akses pasar, serta interaksi dengan berbagai program pemerintah daerah.
Program pembiayaan Bank Jateng juga diarahkan untuk mendukung sektor-sektor prioritas seperti pertanian, perikanan, pariwisata, industri kreatif, dan ketahanan gan nasional. Program tersebut juga diselaraskan dengan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Jawa Tengah. Perusahaan juga didorong untuk berpartisipasi dalam berbagai program strategis. Termasuk pembiayaan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih dan program pembangunan tiga juta rumah.
Di wilayah pedesaan, Bank Jateng terus memperluas layanan melalui jaringan Agen Laku Pandai dan kerja sama dengan badan usaha milik desa (BUMDes). Langkah tersebut dilakukan untuk memperluas inklusi keuangan, memperkuat ekonomi desa, menciptakan lapangan kerja, dan meningkatkan kapasitas usaha masyarakat.
“Inklusi keuangan harus menjadi bagian dari misi pembangunan Bank Jateng,” katanya.
Dividen Daerah
Sebagai bank milik pemerintah daerah, Bank Jateng memiliki kontribusi besar terhadap pendapatan daerah melalui pembagian dividen kepada para pemegang saham. Setiap
tahun, hasil usaha perusahaan menjadi salah satu sumber penerimaan yang digunakan untuk mendukung berbagai program pembangunan. Berdasarkan proyeksi yang diterima Komisi C DPRD Jateng, dividen tahun anggaran 2027 diperkirakan mencapai Rp1,226 triliun. Dari jumlah tersebut, Pemerintah Provinsi Jateng diproyeksikan menerima sekitar Rp625,8 miliar.
Bambang Hariyanto menjelaskan bahwa kebutuhan dividen harus tetap diimbangi dengan penguatan struktur permodalan perusahaan. Modal yang kuat menjadi fondasi penting bagi ekspansi usaha, peningkatan kapasitas pembiayaan, serta penguatan daya saing perusahaan di masa mendatang.
Karena itu, komisi C mendorong terciptanya keseimbangan antara kepentingan memperoleh dividen dan kebutuhan memperkuat modal perusahaan. Dengan pendekatan tersebut, manfaat yang diterima pemerintah daerah dapat terus meningkat tanpa mengurangi kemampuan Bank Jateng untuk berkembang.
“Kami mendorong keseimbangan antara kepentingan memperoleh dividen dan kebutuhan memperkuat permodalan bank.”
Transformasi Digital
Bank Jateng telah menetapkan peta jalan transformasi menuju Regional Ecosystem Digital Bank yang ditargetkan selesai pada tahun 2029. Program tersebut dirancang untuk meningkatkan efisiensi operasional sekaligus memperkuat kualitas layanan kepada nasabah.
Bambang menyatakan bahwa transformasi digital merupakan kebutuhan yang tidak dapat dihindari di tengah perubahan perilaku masyarakat dan perkembangan teknologi yang sangat cepat. Komisi C mendukung penuh proses digitalisasi yang dilakukan Bank Jateng.
Digitalisasi juga diarahkan untuk memperkuat integrasi sistem keuangan pemerintah daerah di seluruh kabupaten dan kota di Jateng. Dalam pelaksanaannya, tantangan utama masih berkaitan dengan kesiapan infrastruktur teknologi dan kapasitas sumber daya manusia yang belum merata.
Bank Jateng menjalankan berbagai program pelatihan, pendampingan teknis, serta sinkronisasi sistem aplikasi pemerintahan yang terintegrasi. Di sisi lain, DPRD menilai layanan digital tetap harus berjalan berdampingan dengan layanan konvensional agar seluruh lapisan masyarakat tetap dapat mengakses layanan perbankan dengan mudah.
Literasi keuangan dan digital juga terus diperluas hingga tingkat desa melalui program corporate social responsibility (CSR) yang berfokus pada pendidikan, kesehatan, dan pemberdayaan ekonomi masyarakat.
“Digitalisasi harus berjalan berdampingan dengan layanan konvensional,” tambahnya.
Fitri Mahadewi/SSA
